Live TV Di Blog

http://www.trendtv.website/ - Ketua KPUD DKI Sumarno menegaskan, ajakan pemuka agama, baik ulama maupun pendeta kepada jamaahnya untuk memilih salah satu calon gubernur DKI 2017 bukan termasuk SARA.
‎
Menurutnya, ajakan pemuka agama dari kalangan gereja yang mengajak memilih gubernur incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena se-agama, ataupun ajakan ulama mengajak pemilih Islam agar memilih calon gubernur Islam tidak bisa dikategorikan sebagai isu SARA.

KPU

Sumarno membolehkan ajakan tersebut, selama itu disampaikan dalam koridor yang wajar alias tanpa caci maki.

"Ajakan pemuka agama (ulama) kepada umat yang seagama untuk memilih atau tidak memilih pemimpin (muslim/non muslim) bukan termasuk SARA," kata Sumarno kepada TeropongSenayan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

‎
"Jadi, boleh-boleh saja. Asal tidak disertai dengan hasutan atau permusuhan terhadap penganut agama lain," terang Sumarno.

‎
Meski begitu, dia meminta masyarakat agar bersama-sama menjaga stbilitas Ibu Kota dengan tidak menebar isu SARA.

Dia menegaskan, KPU DKI akan menindak setiap bentuk kampanye yang berbau SARA dan itu dilarang oleh peraturan positif.

"Silahkan bermanuver. Hanya saja yang black campaign, saling serang dan sebagainya sebaiknya tak dilakukan karena hal itu sebagai pendidikan politik yang tak mendidik," kata Sumarno.‎
‎
Sumarno menjelaskan batasan isu SARA yang dilarang adalah berkampanye menghina Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat.

"Batasannya sangat umum, yaitu tidak boleh menghina agama, suku, ras dan adat istiadat pihak lain," beber dia.‎ (ts)

http://www.trendtv.website/ - Hingga akhir Agustus 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.438,29 triliun. Naik Rp 78,47 triliun dibandingkan akhir Juli 2016, yaitu Rp 3.359,82 triliun..

illustrasi

Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir Agustus 2016 adalah US$ 258,52 miliar, naik dari posisi akhir Juli 2016 yang sebesar US$ 256,59 miliar.

Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir Agustus 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.684,28 triliun, naik dari akhir Juli 2016 yang sebesar Rp 2.628,34 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 754,01 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 731,48 triliun.

Demikian dikutip detikFinance, dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Rabu (21/9/2016). (wdl/wdl)

http://www.trendtv.website/ - ‎Kader, relawan, simpatisan PDI Perjuangan Jakarta kecewa terhadap keputusan Megawati Soekarnoputri ‎yang menetapkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

illustrasi, tolak Ahok

Para kader, relawan dan simpatisan PDI Perjuangan pun siap untuk tidak memberikan suara pada saat pencoblosan Pilgub DKI.

"Kami berencana tidak akan memberikan suara di Pilgub DKI Jakarta, Pileg, dan Pilpres 2019 atau dapat dikatakan golput," ‎kata koordinator Paguyuban Kader, Relawan, Simpstisan PDIP Se- Jabodetabek, Adi Partogi Singal Simbolon‎ dalam pernyataannya, Rabu (21/9/2016).

Adi ‎tidak memungkiri bahwa memang banyak program-program Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta belum sama sekali di selesaikan oleh Ahok disaat mengantikan menggantikan mantan Wali Kota Solo itu.

"Yang sebagai pertanyaan besar bagi kami, kenapa Ibu Megawati Soekarno Putri dan beserta Jajaran DPP PDIP menetapkan Ahok-Djarot, dan kenapa Risma tidak diijinkan maju tingkat DKI Jakarta? Apakah Sudah lupa tentang Semboyan PDIP: "Wong Cilik". Kemana semboyan tersebut?" tanyanya.

Megawati Soekarno Putri dan Jajaran DPP PDIP kata Adi harus mengetahui Jeritan Kader+Relawan+Simpatisan, bahwa pihaknya selaku warga DKI Jakarta (wong cilik) yang di mana tidak dianggap atau tidak layak. Pernyataan itu pun cukup beralasan dilontarkannya. (tribunnews)

http://www.trendtv.website/ - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada awal kuartal III yakni Juli 2016 tercatat sebesar USD324,2 miliar atau setara dengan Rp4.247 triliun Berdasarkan jangka waktu asal, ULN jangka pendek menurun, sementara ULN jangka panjang meningkat. Berdasarkan kelompok peminjam, ULN sektor publik meningkat, sementara ULN sektor swasta mengalami penurunan. Secara keseluruhan, ULN pada Juli 2016 tumbuh sebesar 6,4% (yoy).

Presiden Jokowi (kiri), Wapres JK (kanan)

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Tirta Segara mengatakan, berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN jangka panjang. Posisi ULN jangka panjang pada akhir Juli 2016 mencapai USD283,0 miliar (87,3% dari total ULN) atau tumbuh 8,0% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan Juni 2016 yang sebesar 7,7% (yoy).

"Di sisi lain, posisi ULN jangka pendek pada akhir Juli 2016 tercatat sebesar USD41,2 miliar (12,7% dari total ULN) atau turun 3,6% (yoy), lebih dalam dari penurunan Juni 2016 sebesar 3,1% (yoy)," kata dia di Jakarta, Senin (19/9/2016)

Berdasarkan kelompok peminjam, posisi ULN Indonesia sebagian besar terdiri dari ULN sektor swasta. Pada akhir Juli 2016, posisi ULN sektor swasta mencapai USD164,5 miliar (50,7% dari total ULN), sementara ULN sektor publik sebesar USD159,7 miliar (49,3% dari total ULN).

ULN sektor swasta masih mengalami penurunan 3,4% (yoy) pada Juli 2016 setelah pada bulan sebelumnya turun 3,1% (yoy), sementara ULN sektor publik tumbuh 18,7% (yoy) atau meningkat dari 17,9% (yoy) pada bulan sebelumnya.

Menurut sektor ekonomi, lanjut dia, ULN swasta pada akhir Juli 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih.

Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,7%. Bila pertumbuhan tahunan keempat sektor tersebut dibandingkan dengan Juni 2016, pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih tercatat meningkat. Sementara itu, ULN sektor pertambangan dan sektor keuangan masih mencatat pertumbuhan negatif.

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada Juli 2016 masih cukup sehat, namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. (sindonews)

Jurnalmuslim.com - Prof Dr KH Didin Hafidudin mengatakan, umat Islam adalah pihak yang paling berjasa bagi bangsa Indonesia. Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara Silaturahmi Akbar Do’a untuk Kepemimpinan Ibukota di Masdid Istiqlal, Jakarta, Ahad (18/9/2016).

Prof Dr KH Didin Hafidudin

“Negara ini merdeka dengan dipimpin para ulama, kyai, dai, tokoh Islam. Sekarang ini kita dilanda masalah besar (dipimpin gubernur non muslim-red). Untuk itu, mari kita menyatukan bangsa agar yang memimpin adalah muslim,” katanya.

Kyai Didin berharap pemimpin DKI Jakarta nantinya adalah pemimpin yang mencintai umat dan tidak arogan.

“Di masjid ini kita berdoa. Semoga Allah Ta’ala memberikan kita pemimpin yang terbaik. Berikan kami pemimpin yang tidak kasar dan arogan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan secara singkat kriteria pemimpin yang baik. “Yaitu orang yang beriman. Kedua shalat. Susah kalau pemimpin tidak pernah shalat. Tidak mengerti etika Islam. Gaduh terus!” cetusnya. (jurnalislam)

Jurnalmuslim.com - Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab menilai bahwa secara prinsip penggunaan dana zakat oleh negara untuk kepentingan umat adalah sesuatu yang sah. Tetapi, dia mempertanyakan langkah pemerintah yang mengincar dana zakat umat Islam.

Foto: Habib Rizieq Shihab, Imam Besar FPI.

“Yang ingin kita tanyakan kepada negara, ada apa mereka mulai melirik ke uang zakat,” kata Habib Rizieq kepada Kiblat.net di Masjid Istiqlal Jakarta, Ahad (18/09).

“Apa uang hasil pajak kita mulai tidak beres, apa kekayaan negeri ini memang bangkrut betul,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan akan melakukan kesepakatan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terkait penggunaan dana zakat. Rencananya, pemerintah akan menggunakan dana umat untuk program pengentasan kemiskinan.

Habib Rizieq menambahkan bahwa sebelum menggunakan dana umat yang dikumpulkan Baznas dan lembaga-lembaga amil zakat, pemerintah seharusnya mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya sendiri. Selama ini pemerintah telah mengelola dana dari berbagai sumber, termasuk dari pajak dan utang luar negeri.

Perlu diketahui, potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp 200 triliun. Namun, capaian dana zakat tahun lalu hanya mencapai Rp 4 triliun. Sementara pada 2016 Baznas menargetkan Rp 5 triliun dari pengumpulan zakat.

“Kalau pengelolaan itu sendiri tidak beres, mana mungkin kita mau mempercayakan pengelolaan zakat dikelola oleh mereka,” tandas Habib Rizieq. (kiblat)