Live TV Di Blog

http://www.trendtv.website - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab mengkritik pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati yang mengatakan tidak ingin mencari pemimpin yang menimbulkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Hal tersebut disampaikan Mega usai mencalonkan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI.

foto illustrasi

Kata Habib Rizieq, dengan mencalonkan non muslim di wilayah mayoritas muslim akan menimbulkan persoalan SARA.

"Justru pencalonan Non Muslim di wilayah Mayoritas Muslim adalah Pencetus SARA, sekaligus merupakan pemerkosaan terhadap Asas Proporsionalitas Kebhinnekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara." jelasnya di Markaz Besar FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

Sebelumnya, Megawati menyampaikan beberapa hal sebelum mengantar pasangan Ahok-Djarot untuk mendaftar ke KPUD DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Megawati menghimbau agar mengikuti arahan ketua umum PDIP. Selain itu, ia juga merasa bertanggung jawab terhadap kestabilan bangsa dan negara.

"Kita tidak ingin mencari pemimpin di suatu daerah untuk menimbulkan SARA, kita ini negara dengan kemajemukan yang luar biasa, Bhineka Tunggal Ika," ujar Megawati di DPP PDIP Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (21/6). (suara-islam)

Jurnalmuslim.com - Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab menilai bahwa secara prinsip penggunaan dana zakat oleh negara untuk kepentingan umat adalah sesuatu yang sah. Tetapi, dia mempertanyakan langkah pemerintah yang mengincar dana zakat umat Islam.

Foto: Habib Rizieq Shihab, Imam Besar FPI.

“Yang ingin kita tanyakan kepada negara, ada apa mereka mulai melirik ke uang zakat,” kata Habib Rizieq kepada Kiblat.net di Masjid Istiqlal Jakarta, Ahad (18/09).

“Apa uang hasil pajak kita mulai tidak beres, apa kekayaan negeri ini memang bangkrut betul,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan akan melakukan kesepakatan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terkait penggunaan dana zakat. Rencananya, pemerintah akan menggunakan dana umat untuk program pengentasan kemiskinan.

Habib Rizieq menambahkan bahwa sebelum menggunakan dana umat yang dikumpulkan Baznas dan lembaga-lembaga amil zakat, pemerintah seharusnya mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya sendiri. Selama ini pemerintah telah mengelola dana dari berbagai sumber, termasuk dari pajak dan utang luar negeri.

Perlu diketahui, potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp 200 triliun. Namun, capaian dana zakat tahun lalu hanya mencapai Rp 4 triliun. Sementara pada 2016 Baznas menargetkan Rp 5 triliun dari pengumpulan zakat.

“Kalau pengelolaan itu sendiri tidak beres, mana mungkin kita mau mempercayakan pengelolaan zakat dikelola oleh mereka,” tandas Habib Rizieq. (kiblat)