http://www.trendtv.website - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali meminta suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,6 triliun untuk tahun depan.
BPJS beralasan bahwa banyak Masyarakat Indonesia tak mau membayar iuran. Karena itulah beberapa hari lalu BPJS memberikan aturan baru bahwa bagi yang telat membayar iuran, maka akan langsung di non-aktivkan.
"Kalau dilihat aturannya, peserta tidak dikenakan denda kalau terlambat. Jadi ada yang nggak bayar iuran," terangnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Sulitnya mengenakan sanksi, kata Kemal dikarenakan sekarang masih dalam tahap edukasi ke peserta. Bila dipaksa pengenaan sanksi, misalnya berupa penghentian pelayanan, maka bisa menimbulkan gejolak sosial.
"Kita harus lihat bahwa kita masih dalam tahap edukasi ke market. Tidak semudah itu menghentikan layanan publik karena seseorang terlambat membayar," kata Kemal. (nisyi/jurnalmuslim.com)
 |
| kantor BPJS |
BPJS beralasan bahwa banyak Masyarakat Indonesia tak mau membayar iuran. Karena itulah beberapa hari lalu BPJS memberikan aturan baru bahwa bagi yang telat membayar iuran, maka akan langsung di non-aktivkan.
"Kalau dilihat aturannya, peserta tidak dikenakan denda kalau terlambat. Jadi ada yang nggak bayar iuran," terangnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Sulitnya mengenakan sanksi, kata Kemal dikarenakan sekarang masih dalam tahap edukasi ke peserta. Bila dipaksa pengenaan sanksi, misalnya berupa penghentian pelayanan, maka bisa menimbulkan gejolak sosial.
"Kita harus lihat bahwa kita masih dalam tahap edukasi ke market. Tidak semudah itu menghentikan layanan publik karena seseorang terlambat membayar," kata Kemal. (nisyi/jurnalmuslim.com)
0 Komentar